pengakuan negara baru ditinjau dari perspektif hukum internasional (studi terhadap kemerdekaan kosovo)
Article Quality & Performance Metrics
Readership in this journal
StarRanked #18 of 39 articles by views in kennedy institute of ethics journal
Bar heights use a square-root scale.
Mint this article as an NFT
Not yet mintedCreate a permanent, verifiable on-chain record of this article on the Scimatic Network. The NFT is held in your Journament account, and you can withdraw it to your own wallet at any time.
Abstract
Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia, di Pristina. Deklarasi dibaca Perdana Menteri Kosovo, Hashim Thaci, pada sidang parlemen yang dihadiri 109 anggota. Permasalahan kemerdekaan Kosovo tidak terlepas dari permasalahan politik dan etnis yang ada, namun apakah eksistensi Kosovo sebagai Negara baru ditentukan oleh keharusan adanya pengakuan dari Negara lain? dan apakah sikap PBB terhadap lahirnya Negara baru seperti Kosovo. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dianalisis secara deskriftif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang merupakan masalah politik dan tidak terlepas dari permasalahan hukum, terutama politik internasional namun tidak dapat disangkal bahwa tindakan pengakuan itu berakibat hukum, terutama dalam kaitan hubungan antara pihak yang mengakui dan pihak yang diakui. Selain itu, ada tidaknya pengakuan terhadap negara baru tidak berpengaruh terhadap eksistensi negara baru tersebut, termasuk pengakuan dari PBB.
Kata Kunci: Kemerdekaan Kosovo, Pengakuan Negara, Eksistensi
| Reference Key |
sujadmiko2012fiatpengakuan
Use this key to autocite in the manuscript while using
SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
|
|---|---|
| Authors | ;Bayu Sujadmiko |
| Journal | kennedy institute of ethics journal |
| Year | 2012 |
| DOI |
DOI not found
|
| URL | |
| Keywords |
Citations
No citations found. To add a citation, contact the admin at info@scimatic.org
Comments
No comments yet. Be the first to comment on this article.