kajian hukum mengenai penyalahgunaan wewenang oleh kuasa pengguna anggaran (kpa) dan pejabat pembuat komitmen (ppk) dalam pengadaan barang dan jasa (studi kasus pemerintah kota binjai)

Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan.

          Bahwa penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu gray area (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi.

          Bahwa berdasarkan Coruption Perseption Index (CPI) tahun 2009, skor index Indonesia sebesar 2,8 yang masih memprihatinkan mengingat negara tetangga Asean lainnya masih jauh diatas Indonesia misalnya Singapore, Brunai Darussalam dan Malaysia.

          Bahwa subjek/ objek penelitian ini adalah Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Metode penulisan tesis ini berupa spesifikasi penelitian secara deskriptif yang tetap berpedoman pada yuridis normatif yang ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Pengumpulan data melalui mempergunakan data primer dan skunder dengan cara studi kepustakaan dan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah kota Binjai.