efektifitas dan alternatif kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum “lelang lebak lebung” (studi kasus di kabupaten ogan komering ilir, sumatera selatan)

Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan melalui sistem “lelang lebak lebung” berperanan penting dalam pemanfaatan sumberdaya ikan perairan umum lebak lebung di Sumatera Selatan. Kelembagaan tersebut telah ada sejak pemerintahan Marga dan berubah sejak terjadinya pelimpahan wewenang oleh Gubernur ke Bupati, sehingga lelang lebak lebung dikelola oleh pemerintah kabupaten hingga saat ini. Analisis terhadap efektifitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan “lelang lebak lebung” pada masa pemerintahan marga dan masa pemerintahan kabupaten serta dampaknya terhadap kondisi sumberdaya ikan dan kemiskinan masyarakat nelayan telah dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berlaku pada masa pemerintahan kabupaten saat ini ternyata tidak efektif jika dibandingkan dengan kelembagaan yang berlaku pada masa pemerintahan marga. Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang tidak efektif tersebut telah berdampak terhadap degradasi sumberdaya ikan, penurunan produksi ikan hasil tangkapan dan semakin dominannya perkembangan ekosistem yang mendukung kehidupan ikan yang bernilai ekonomi rendah. Saran tindak lanjut adalah merumuskan kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan dengan menghilangkan sistem lelang dan pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat lokal, sehingga diharapkan dapat melestarikan sumberdaya ikan dan mensejahterakan masyarakat nelayan. Institution of management of fisheries flood plain resources refers as “lelang lebak lebung” has an important role in the utilization of floodplain fishery resources in South Sumatra. Institutionalization has been there since the establishment of clan government and changed since the delegation of authority by the Governor to the Regents, so the auction “lebak lebung” managed by the goverment regency to date. The effectiveness of institutional management of fisheries resources “lelang lebak lebung” during the term of clan goverment and in the term of regency administration and its impact on the condition of fishery resources and the poverty of fishing communities has been analyzed. The results showed that the institutional management of fisheries resources in force at the time of the regency administration is currently not effective compared to the institutional management during the clan goverment. Reformulation of the instutional management that eliminate the auction and its management system implemented by the local community is needed, so the new institutional management can conserve the fish resources and increase fishing communities prosperity.