pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya menurut sistem hukum indonesia / asset recovery corruption perpetrators and the heirs in the indonesian legal system

Pembangunan nasional dan peningkatan taraf hidup masyarakat akan semakin sulit untuk diwujudkan jika tingkat korupsi semakin tinggi. Oleh karena itu perlu keseriusan dalam pemberantasannya, baik melalui jalur hukum pidana maupun melalui jalur hukum perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun terhadap ahli warisnya. Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya tersebut sebagai bagian yang ikut bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara. Masalah utama dalam penelitian disertasi ini adalah mengenai bagaimana konsepsi hukum pengembalian aset tindak pidana korupsi oleh pelaku dan ahli warisnya? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: Pertama, perangkat hukum tindak pidana korupsi dalam mengembalikan aset hasil korupsi pada saat ini belum sempurna karena hanya mengutamakan uang pengganti terhadap hasil kejahatan korupsi dari pelaku. Sementara itu, norma hukum perdata materilnya terhadap ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi belum diatur. Kedua, keberadaan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya sekedar pintu gerbang bahwa ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat digugat apabila pelaku sebagai pewaris dari ahli waris meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan belum mengembalikan hasil korupsinya kepada negara. Untuk itu perlu dirumuskan norma tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana. Ketiga, konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia harus ditujukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dapat menuntut tidak hanya pelaku tetapi juga ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. National development and improving standards of living will be increasingly difficult to achieve if the level of corruption is high. Therefore, it is necessary seriousness in its eradication, either through criminal law as well as through the civil law against the perpetrators of corruption and to the heirs. For that we need strict laws governing asset recovery corruption of the perpetrators and their heirs as part of participating jointly responsible for restoring the proceeds of corruption to the state. The main problem in this dissertation research is about the law of return on assets How does the conception of corruption by the offender and his heirs? The method used in this research is normative juridical method using qualitative data analysis with content analysis techniques. Based on the results, it can be concluded: First, the laws of corruption in recovering assets from corruption cases at this time is not perfect because only put money substitute against corruption proceeds of crime from the perpetrator. Meanwhile, the civil law norms materilnya against the heirs of the perpetrators of corruption has not been set. Second, the existence of Article 33 and Article 34 of Law No. 31 of 1999 just a gate that the heirs of the perpetrators of corruption can be sued if the perpetrator as the heir of the heir died while either not return the results to the state of corruption. It is necessary to formulate norms for about an unlawful act which can be used as a legal basis to sue the heirs of the offender. Third, the legal concepts in asset recovery corruption perpetrators and the survivors of the Indonesian legal system should be directed to the improvement of legislation to prosecute not only the perpetrators but also heirs of the perpetrators of corruption.