penafsiran hakim terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi

Semangat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ditengarai sebagai kejahatan luar biasa yang berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi, hilangnya kepercayaan kepada pemerintah dan berbagai permasalahan lainnya yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Hal yang menarik dari pembentukan UU Tipikor ini adalah adanya ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan pinadana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi dapat saja diterobos asalkan hakim memiliki legal reseningatau ratio residentiyang tepat terhadap suatu kasus korupsi dengan melihat skala besar kecilnya kasus korupsi tersebut dengan pertimbangan dan pola penafsiran dari perpektif, social-justice,  moraljustice, dan keadilan masyarakat untuk menjatuhkan putusan di bawa batas minimum pemidanaan. Penjatuhan pidana di bawah ketentuan pidana minimum khusus dalam beberapa putusan pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum tersebut, kriteria adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan tiundak pidana korupsi tersebut dan kriteria peran dan kedudukan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana korupsi. The spirit of the rule of law against corruption which is considered as an extraordinary crime that resulted in the occurrence of social inequality , the economy , the loss of faith in government and a variety of other problems that led to the birth of Law No. 31 of 1999 in conjunction with the Law No. 20 Year 2001 About Follow Corruption. The interesting thing about the formation of the AntiCorruption Act is a criminal provision in the formulation of minimum deliknya against perpetrators of corruption . It is certainly different from the general criminal provisions in the draft Criminal Law (Penal Code) which is more familiar maximum penal provision . The results showed that the minimum pinadana special provisions in the law of corruption can bebreached so long as the judge has the legal resening or residenti proper ratio to a corruption case by looking at the size scale of the corruption case with consideration and interpretation of the patterns perspective, social - justice, moral justice and community justice decision was taken to drop the minimum punishment. Criminal punishment under the criminal provisions of the special minimum in some court decisions can be made by several criteria into consideration the provisions of the criminal judges deviate minimum , the criteria of the element of state assets or state economy as a result of the acts of corruption tiundak and criteria of the role and position of the defendant in acts of corruption.