pengungkapan keuangan perkara secara memadai dalam laporan keuangan satuan kerja peradilan
Clicks: 105
ID: 202579
2013
Article Quality & Performance Metrics
Overall Quality
Not rated
Combines reader engagement with the AI quality analysis. This
article has not been analysed, so there is no overall score —
reader engagement is measured and shown alongside.
Reader Engagement
Steady Performance
30.0
/100
105 views
9 readers
AI Quality Assessment
Not analyzed
Readership in this journal
SteadyRanked #11 of 19 articles by views in innovative food science and emerging technologies
Most read
Least read
Bar heights use a square-root scale.
Mint this article as an NFT
Not yet mintedCreate a permanent, verifiable on-chain record of this article on the Scimatic Network. The NFT is held in your Journament account, and you can withdraw it to your own wallet at any time.
5
SUSD
one-off · no wallet required
Abstract
Biaya perkara yang dipungut dan dikelola pada Mahkamah Agung dan
lembaga peradilan dibawahnya sampai dengan saat ini masih menjadi persoalan
terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan penatausahaannya.
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan dan
Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses
penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya telah diatur bahwa Biaya Perkara pada pengadilan dalam
bentuk agregatditampilkan ke muka publik secara berkala dan dikelola secara
efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan
Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor
09 Tahun 2008, pelaporan biaya perkara telah berjalan namun belum ditampilkan
dalam Laporan keuangan lembaga. Biaya perkara merupakan bagian dari informasi
penting yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan lembaga sebagai bentuk
akuntabilitas lembaga atas biaya yang dipungut dan atau diterima dari pihak ke
tiga.
Legal fees are collected and maintained by Supreme Court and the courts
underneath it so far still an issue related to the management of accounting and
reporting. Based on Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 tahun 2008
tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan and
Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses
penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnyaIn these rules have arranged that legal fees in the court
aggregately were published periodically and managed effectively, efficiently,
transparency and stored in a note upon the financial report of the supreme court.
Based on Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 tahun 2008, report of legal
fees has been running well but not yet shown in the financial statements of the
institution. The legal fees become important information that must be reported in in
the financial statementsas a form of accountability upon a fee levied and to or
received from third party.
| Reference Key |
anis2013jurnalpengungkapan
Use this key to autocite in the manuscript while using
SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
|
|---|---|
| Authors | ;Muhammad Anis |
| Journal | innovative food science and emerging technologies |
| Year | 2013 |
| DOI |
10.25216/JHP.2.2.2013.277-290
|
| URL | |
| Keywords |
Citations
No citations found. To add a citation, contact the admin at info@scimatic.org
Comments
No comments yet. Be the first to comment on this article.