Dalam artikel ini, penulis menegaskan bahwa kedudukan prosedural seorang warga negara yang berstatus sebagai tersangka pada tahap permulaan penyidikan kejaksaan yang baru dibentuk jauh kurang menguntungkan dibandingkan dengan kedudukannya dalam penyidikan yudisial terdahulu. Tersangka tidak memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap surat perintah penuntut umum untuk memulai penyidikan, yang menjadikan penyidikan sebagai monopoli mutlak penuntut umum tanpa adanya pengawasan yudisial. Tersangka tidak memperoleh perlindungan yudisial dari dimulainya prosedur penyidikan yang melawan hukum (sewenang-wenang), meskipun tidak dapat diragukan lagi bahwa keputusan untuk memulai penyidikan pidana berdampak serius terhadap hak dan kepentingannya. Keputusan semacam itu dapat diambil ketika terdapat tingkat kecurigaan yang paling rendah bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, yang berarti didasarkan pada indikasi yang sangat jauh dan tidak langsung, dengan kebaruan berupa adanya kemungkinan untuk membuka penyidikan terhadap pelaku yang belum diketahui. Surat perintah untuk memulai penyidikan pidana tidak disyaratkan dengan pemeriksaan terdahulu terhadap tersangka, dan tindakan tersebut juga tidak ditetapkan sebagai tindakan wajib di antara tindakan-tindakan penyidikan awal, bahkan sama sekali bukan merupakan tindakan penyidikan yang imperatif. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai penyampaian keputusan tentang dimulainya penyidikan juga patut dikritik dan dipertimbangkan kembali karena metode penyampaian yang dirancang membatasi hak pembelaan diri tersangka serta hak-hak pembelaan lainnya yang dijamin bagi tersangka oleh Konstitusi Serbia dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan prosedural. Penulis berpendapat bahwa penyelesaian masalah-masalah tersebut terkait permulaan penyidikan pidana seharusnya tidak bergantung pada sifat yang kurang formal dan signifikansi prosedural yang lebih rendah dari tindakan-tindakan yang diambil pada tahap hukum acara pidana ini, melainkan pada apakah tindakan-tindakan tersebut mencampuri hak asasi manusia dari pihak yang terhadapnya penyidikan dilakukan. Terakhir, penulis menunjukkan bahwa penyidikan hanya akan dilakukan dalam sejumlah kecil perkara, mengingat penyidikan dikecualikan dalam acara pemeriksaan singkat, dan bahkan tidak bersifat wajib untuk tindak pidana yang paling berat sekalipun. Hal ini menimbulkan bahaya bahwa persidangan pokok perkara akan terbebani oleh sejumlah besar surat dakwaan yang tidak berdasar.