menakar rasa keadilan pada putusan hakim perdata terhadap pihak ketiga yang bukan pihak berdasarkan perspektif negara hukum pancasila / measuring the sense of justice in civil judge decision based on pancasila state law

Hukum merupakan serangkaian kata-kata yang terjalin secara sistematis dalam sebuah teks yang bersifat otorisasi, menurut Gustav Radbruch, hendaknya memuat 3 (tiga) unsur, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penerapan terhadap teks yang bersifat otorisasi tersebut dalam kehidupan sosial, merupakan kewenangan absolut dari seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara keperdataan. Hakim, dalam memeriksa-mengadili-memutus suatu perkara, bukan hanya bertugas mengembalikan kepada keadaan semula (restitutio in integrum) sebelum munculnya sengketa, namun hendaknya terdapat usaha semaksimal mungkin untuk tidak memunculkan sengketa baru ataupun sengketa turunan dari perkara pokok yang diperiksanya. Menjadi sangat penting peranan paradigma bagi seorang Hakim dalam memutus perkara guna terpenuhinya rasa keadilan. Saat ini, dalam konteks Hukum Acara Perdata, pemaknaan “keadilan” hanya sebatas otoritas kekuasaan para pihak yang diikat dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila, Hakim sebagai interpreter, dalam memaknai dan menerapkan hukum, harus memiliki kemampuan ilmu hukum yang dapat mendekonstruksi dan merekonstruksi suatu teks otoritatif berdasarkan paradigma yang dianut oleh suatu bangsa. Law is a set of words that are systematically linking an authoritative text, according to Gustav Radbruch, it should contain three (3) elements, namely fairness, certainty and expediency. The application of the authoritative text in social life was an absolute authority of a judge in resolving a civil case. The judge, in the checking-hearing-deciding a case, not only expected to return the case to the original state (restitutio in integrum) before the advent of the dispute, but should attempt made every effort to not create new disputes or disputes derived from the subject matter examined. Therefore, it becomes very important role of the paradigm for a judge in deciding the case in order to fulfill a sense of justice. Therefore, deciding the case in a precise sense of justice will be a judge most important role. Nowadays, the meaning of "justice" in Civil Procedure Code  only limited to the authority of the power of the parties bound by the principle of consensualism and the principle of freedom of contract. Therefore, based on the Law Paradigm (Philosophy) of Pancasila, Judge as an interpreter, in defining and applying the law, legal science must have the ability to deconstruct and reconstruct an authoritative text based paradigm embraced by a nation.