pelabuhan indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis

Abstract

Tujuan pokok setiap pelabuhan, memenuhi kebutuhan para pelanggan pelabuhan. Secara umum, para pelanggan jasa pelabuhan memerlukan fasilitas dan pelayanan untuk kapal, barang, barang, penumpang, dan transportasi darat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi terdapat suatu keterkaitan yang erat antara pelabuhan dan kapal-kapal sebagai pengguna jasanya, karena pelabuhan merupakan lingkungan kerja dimana kapal-kapal dapat berlabuh dengan aman dan murah, terhindar dari bahaya-bahaya yang mengancam kapal yang ditimbulkan oleh gelombang, angin dan sebagainya, dalam melaksanakan kegiatan bongkar barang, hewan dan penumpang. Suatu pelabuhan dapat dikatakan efektif dan efisien apabila kapal tidak menunggu lama di laut, dapat melakukan bongkar muat dengan cepat dan lancar serta didukung dengan fasilitas peralatan atau sarana dan prasarana yang memadai, karena hal tersebut sangat penting bagi perusahaan pelayaran. Sudah menjadi kewajiban pelabuhan untuk menyumbang-kan devisa bagi Negara.   Indonesian Ports as a Country Devised in Business Legal Perspective  The main goal of each port, meeting the needs of port customers. In general, port service customers need facilities and services for ships, goods, goods, passengers, and land transport can be done effectively and efficiently. Thus there is a close connection between the port and the ships as its service users, since the port is a working environment where ships can be docked safely and cheaply, avoiding the dangers that threaten the vessel caused by waves, winds and so forth, in carry out unloading activities of goods, animals and passengers. A port can be said to be effective and efficient if the ship does not wait long in the sea, can perform loading and unloading quickly and smoothly and supported by facilities equipment or facilities and adequate infrastructure, because it is very important for shipping companies. It is the duty of the port to contribute foreign exchange to the State.